UIN Gelar Ujian Untuk PTT Administrasi Keuangan

Sehubungan dengan mendesaknya kebutuhan atas staff tenaga administrasi keuangan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maka Panitia Rekruitmen Calon Pegawai Tidak tetap (PTT) Administrasi Keuangan saat ini sedang melaksanakan serangkaian kegiatan seleksi penerimaan PTT tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Ortala, Kepegawaian, dan Perundang-undangan, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (AUK), Suhendro Tri Anggono S.Ag, M.Si, saat ditemui BERITA UIN di ruang kerjanya, Senin (23/05/2017).

Masih menurut Hendro, tahapan pertama yaitu seleksi berkas sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu dan terdapat 46 orang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi berkas. Selanjutnya, para peserta yang lulus seleksi berkas akan menghadapi ujian tulis dan wawancara. Ujian Tulis itu sendiri sudah dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Mei 2017 dan Ujian Wawancara akan dilaksanakan pada hari Rabu esok, 24 Mei 2017.  Untuk ujian wawancara, seluruh peserta akan diuji oleh sebuah tim yang terdiri dari penguji professional di bidang akuntasi dan keuangan dan dari tim kepegawaian pusat UIN Jakarta.

“Seluruh peserta ujian wawancara ini akan diuji perihal kemampuan teori dan praktik pengelolaan keuangan yang professional serta akan diuji mengenai ke-UIN-nan yang memiliki ciri khas tersendiri,” kata Hendro.

Diharapkan seluruh proses penerimaan PTT staff Administrasi Keuangan ini bisa selesai di  pertengahan bulan Juni 2017 dengan hasil rekruitmen yang lebih baik, professional dan bertanggung jawab demi UIN yang semakin maju dan berprestasi.

Wewenang dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dalam Hal Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila Kuasa pengguna anggaran memperoleh wewenang secara penuh, maka Kuasa pengguna anggaran dimaksud dapat pula menyelesaikan sengketa antara Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dengan Pejabat pembuat komitmen sebagaimana yang dilakukan oleh Pengguna anggaran. Read more

Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Sebagai salah satu organisasi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kita sebagai pengawas internal perlu ‘mensupport’ PPK dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. Sebagai pengetahuan berikut kami paparkan tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. menandatangani Kontrak;
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita
Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu
pelaksanaan tugas ULP; dan
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Laporan Keuangan BLU UIN Syarif Hidayatullah WTP

Laporan Keuangan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini:

Laporan Keuangan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TA 2013 di audit oleh KAP Chairul & Rekan dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Laporan Keuangan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TA 2012 di audit oleh KAP Sukardi & Rekan dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

13 Pelamar PTT Administrasi Keuangan Akan Ikuti Tes Psikologi

Proses rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) Administrasi Keuangan UIN Jakarta saat ini telah menyelesaikan tahapan ujian tulis dan wawancara.

Dari 46 orang dinyatakan lolos seleksi berkas dan mengikuti ujian tulis tanggal 23 Mei 2017 dan ujian wawancara tanggal 24 Mei 2017 lalu,  akhirnya tersaring 13 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi dan dinyatakan berhak untuk mengikuti tes selanjutnya yaitu Tes Psikotes di Gedung Pusat Layanan Psikologi (PLP) di Jl. Kertamukti, No. 5, Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan pada tanggal 2 Juni 2017 Pukul 07.00 Wib. Read more

Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Gelar Sosialisasi Anggaran 2017

Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Jakarta menggelar sosialisasi anggaran 2017. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan selama dua hari, Selasa-Rabu (07-08/03), bertempat di Aula Syahida Inn Kampus II UIN Jakarta.

Sosialisasi yang diikuti segenap jajaran Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian unit rektorat, dan para Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dari sebelas fakultas tersebut, bertujuan agar anggaran dapat terserap dan terealisasikan dengan maksimal dan tidak terjadi temuan-temuan di akhir tahun. Read more

UIN Jakarta Sosialisasikan Anggaran 2017

Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Jakarta melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran tahun 2017 di Syahida Inn, Selasa (7/3/2017). Sosialisasi yang dibuka Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Drs. Subarja M.Pd diikuti para wakil dekan bidang administrasi umum, kepala bagian keuangan, sub bagian perencanaan, dan bendahara masing-masing unit dan fakultas. Read more