PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANA ANGGARAN 2020

Berita Biro PK,Selasa,  06 Agustus 2019

Bertempat di ruang sidang utama UIN Jakarta,  Dalam rangka persiapan penyusunan Anggaran Pagu Indikatif tahun 2020 dan pelaksanaan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan Melakukan Rapat koordinasi yang di hadiri oleh kepala Biro Perencanaan dan Keuangan H. Khairunas, SH , MH, Sekretaris SPI Rahmawati, SE,ME, Para kepala bagian dan Kepala Sub bagian serta Staf dilingungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam arahan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan selalu mengingatkan akan pentingnnya tanggungjawab kita sebagai pegawai UIN Jakarta selalu tersenyum dalam memberikan pelayanan dan secara bersungguh sungguh dalam melaksanakan pekerjaan juga semangat untuk memajukan UIN Jakarta.

Pada kesempatan ini juga dibahas mengenai persiapan penyusunan pedoman ppertanggungjawaban Uang Negara, Pedoman Turunan SBM penyususnan pagu Indikatif 2020, pengembangan SPJ Online, Aplikasi SILOLA dari bagian Aklap. Serta juga dibahas tentang permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan program dan keterlambatan pelayanan keuangan dalam verifikasi spj disebabkan oleh kekurangan SDM tim verifikasi, serta perlunya sosialisasi kodefikasi tentang akun belanja persediaan dan belanja modal. Serta persiapan pedoman pelaksanaan penggunaan kartu kridit pemerintah, untuk draf pedoman akan dikirim ke SPI untuk pembahasan lebih lanjut. Stabilitas koneksi internet menjadi perhatian karena sistem pelaporan saat ini berbasis online sehingga memerlukan stabilitas yang baik.

Sosialisasi tentang pedoman dapat segera dilaksanakan ke fakultas dan unit kerja terkait penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 2020 untuk mewujudkan perencanaan yang baik sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Indek Kinerja Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (trs)

EXIT MEETING BPKP HASIL REVIEW  TUNJANGAN KINERJA DOSEN TAHUN 2015 DAN 2016

Rabu, 10 Juli 2019, Berita Biro PK, 

Ruang Sidang Utama UIN Syarif Hidayatullah, Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. DKI Jakarta di pimpin oleh Ibu Lisa Parlina Ekowati, Wakil Rektor Bid. Adm Umum Prof. Dr. Ahmad Rodoni,MA dan Kepala Biro Perencanan dan Keuangan H. Khainunas, SH, MH beserta Para Wakil Dekan II Fakultas serta Kepala Bagian dilingkungan Rektorat, menghadiri kegiatan Exit Meeting BPKP tentang Hasil Review Perhitungan Tunggakan Kinerja Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tim BPKP yang beranggotakan sebanyak 6 orang telah bertugas untuk mereview data Dosen dari 12 Fakultas dengan jumlah 944 Dosen, dan telah menghasilkan dokumen reviu yang di tandatangani oleh ketua Tim dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam penyampaiannya ketua Tim BPKP Ibu Lisa Parlina Ekowati menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas nama tim atas dukungan dalam melakukan reviu TUKIN Dosen, dalam pemaparannya disampaikan pula indicator dan variable dalam melakukan reviu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Reviu TUKIN mulai bulan November 2015 sd bulan Agustus 2016 total 10 Bulan dengan jumlah 944 Data Dosen dari 12 Fakultas.

Wakil Rektor Bidang. Adm Umum Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MA menyampaikan terimakasih atas hasil reviu yang telah dilakukan oleh Tim BPKP semoga hasil reviu ini bisa segera di tindaklanjuti untuk proses selanjutnya hingga pencairan TUKIN Dosen bisa dilaksanakan pada tahun 2019 ini.(trs)

EVALUASI DATA STATUS MAHASISWA UIN JAKARTA

Berita Biro PK, Senin 08 Juli 2019

Bertempat di ruang rapat Biro AUK,  Bagian Perencanaan melaksanakan Rapat Evaluasi Data Status Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Di hadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan H. Khairunas, SH,MH , Kepala Bagian Perencanaan , Kepala Pustipanda , Bagian Keuangan, Bagian Akademik di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rapat ini bertujuan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat serta penyamaan persepsi tentang data status mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga di bahas tentang masa studi mahasiswa S1, S2 dan S3 serta pendidikan profesi yang masih berbeda pemberlakuannya antara akademik dan fakultas serta sekolah pascasarjana.

Hasil rapat evaluasi ini antara lain disimpulkan bahwa pertama Bagian Akademik untuk melakukan validasi dan konfirmasi terkait data status mahasiswa DO (Drop Out) kepada fakultas dan segera memperoses mahasiswa DO yang telah melebihi masa kuliah (14 Semester / 7 tahun) untuk dibuatkan SK Rektornya. Kedua Memberikan peringatan kepada mahasiswa tentang masa studi yang akan habis. Ketiga memberikan informasi secara jelas dan sistematis tentang alur pengurusan Cuti Kuliah dan keharusan mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa. Keempat mengevaluasi atau penyempurnaan SK Rektor tentang pedoman akademik mahasiswa.(trs)

 

 

 

 

 

MONITORING DAN EVALUASI DATA EMIS SEMESTER GENAP

Berita Biro PK, 26 Juni 2019

Bagian Perencanaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakasanakan Monitoring dan Evaluasi Data Emis Semester Genap 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pembukaan kegiatan oleh Kepala Biro Perencanan dan Keuangan H. Khainunas, SH, MH yang menyampaikan tentang update data yang penting antara lain Data Mahasiswa, Data Dosen Dan Data Pegawai, serta mengharapkan kepada para pengelola AIS dan SIMPEG untuk selalu mengupdate data secara berkala sehingga Data UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dipertanggungjawabkan karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebijakan keuangan dalam penentuan perolehan Anggaran Tahun selanjutnya.

Kegiatan ini di ikuti oleh sekitar 50 perserta terdiri kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan, para kasubbag di bagian perencanaan, kasubbag Akademik dan para operator AIS fakultas dan rektorat dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pembahasan Intrumen data yang dibicarakan merekomendasikan antara lain usulan tentang status mahasiswa pada aplikasi AIS yang  tertera DO jika tidak membayar selama 3 Semester serta update Cuti, mengundurkan diri serta meninggal dunia. Kedua tentang data Dosen yang belum terupdate dalam AIS yang sudah memiliki gelas S2 dan S3 untuk mencantumkan nomor KTP, ketiga data Pegawai dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mengingat pentingnnya Data tersebut diharapkan kepada para kasubbag akademik dan operator AIS untuk selalu mengkkordinasikan kepada pihat terkait mengenai kesesuaian data dan segera menyampaikan permasalahan ketidak sesuaian kepada pimpinan di fakultas untuk di berikan kebijakan dan solusi agar validitas, reabilitas serta pemutahiran data dapat terjaga dan selalu di elaluasi. Sehingga perencanaan yang tepat di mulai dari Data yang akurat dapat terwujud.

Kotributor Berita by: Kasubag Data dan Informasi

Download Materi

View  Materi

REVIEW BPKP TENTANG TUNJANGAN KINERJA DOSEN TAHUN 2015 DAN 2016

Berita Biro PK, 27 Juni 2019. Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. DKI Jakarta di pimpin oleh Ibu Lisa Parlina Ekowati diterima Kepala Biro Perencanan dan Keuangan H. Khainunas, SH, MH yang akan melakukan Review Perhitungan Tunggakan Kinerja Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam sambutannya Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan apresiasi dari tim BPKP yang telah berkenan hadir ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mengharapkan dengan hasil review ini akan menjadi dasar untuk kebijakan pencairan tunggakan remunerasi bagi dosen pada tahun 2015 dan 2016.

Tim BPKP yang beranggotakan sebanyak 6 orang akan bertugas untuk mereview data Dosen dari 12 Fakultas dengan jumlah 944 Dosen, tim akan bekerja selama 15 hari  kerja mulai tanggal 24 Juni sd 12 Juli 2019. Dengan usulan selisih TUKIN kurang lebih 6,4 Milyar.

Tujuan dari review BPKP adalah 1).Mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa tunggakan Tunjangan Kinerja Dosen pada Universitas Islam Negeri Jakarta telah dihitung sesuai peraturan yang berlaku; 2).Meyakinkan bahwa perhitungan nilai tunggakan Tunjangan Kinerja yang akan dibayarkan telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, relevan, dan cukup dalam mendukung parameter penghitungan sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku;3).Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang terjadi dalam penghitungan tunggakan tunjangan kinerja Dosen.(trs)

Kontributor By : Subag Data dan Informasi

Lagi, Kemenag Pertahankan Opini WTP

Berita biro PK,

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2018, setelah tahun 2016 dan 2017 lalu berhasil meraih opini tertinggi tersebut.

Kepastian opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) 2018 ini disampaikan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan usai menghadiri penyerahan hasil pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah oleh Ketua BPK kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/05).

“Alhamdulillah, sudah resmi, LK Kemenag 2018 mendapat opini WTP dari BPK RI,” terang M Nur Kholis Setiawan.

Sekjen menyampaikan terima kasih atas arahan dan bimbingan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS). “Ini tentu hasil kerja keras bersama,  ikhtiyar dan keseriusan para pimpinan unit eselon 1 pusat, para kakanwil, pimpinan PTKN, dan ASN Kemenag untuk mengelola anggaran sesuai ketentuan sehingga mampu mempertahankan WTP,” ujarnya.

Dari Saudi, Menteri Agama Lukman Hakim rasa syukur atas kembali dipertahankannya opini WTP. “Alhamdulillah. Perjuangan tak berkesudahan yang membuahkan hasil. Terima kasih sekali buat seluruh jajaran Satker Kemenag se-Indonesia,” tuturnya.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama terus mengalami peningkatan. Pada tahun pertama kepemimpinan LHS (2014), Kemenag mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Pengecualian. Setahun kemudian menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena saat itu adalah kali pertama implementasi akuntansi berbasis akrual di laporan Keuangan Pemerintah. Namun, perbaikan tata kelola dan kualitas laporan keuangan terus dilakuakn sehingga pada tahun 2016, Kemenag memperoleh opini tertinggi, WTP.

“LKKA Kemenag tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini berhasil dipertahankan pada LKKA tahun 2017. Ini tentu indikasi adanya perbaikan,” tegas M Nur Kholis Setiawan.

“Alhamdulillah, LKKA tahun 2018, Kemenag kembali mendapat opini WTP dari BPK,” sambungnya.

Dengan WTP, kata Sekjen, auditor BPK berarti meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Kemenag telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, itu dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Sumber : Kemenag.go.id

SINKRONISASI DATA PERENCANAAN TAHAP I

 

Berita Biro PK, Rabu 29 Mei 2019. Bagian Perencanaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti Kegiatan Sinkronisasi Data Perencanaan Tahap I yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Agama RI di Santika Premiere Jakarta (29/5/2019), yang di ikuti oleh Kepala Biro Perencanan dan Keuangan H. Khainunas, SH, MH dan  didampingi oleh Subag Data dan informasi Raden Trisno Muh. Riyadhi, S.Kom., M.M dan Subag Penyusunan Program dan Anggaran Sri Mulyati, S.Ag., M.Si.

Kegiatan ini dalam rangka penyusunan anggaran Kementerian agama Berbasis data, dengan tema “Perencanaan yang Tepat Dimulai dengan Data yang akurat”, Kegiatan di buka oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Ali Rokhmad. Dalam sambutannya beliau mengingatkan bahwa pentingnya data dalam penyusunan anggaran di masa datang. Keakuratan data yang di peroleh perlu dukungan dari semua pihak sehingga data yang ada dapat selalu ter update dan terjamin validitasnya.

Intrumen data yang dibicarakan antara lain Data Penduduk, Data Bimas Islam, Data Haji, Data Pendidikan Islam, Data Kristen, Data Katolik, Data Hindu, Data Buddha, Data litbang Agama dan Diklat keagamaan, Data Inspektorat Jenderal, Data Sekretariat Jenderal dan Data badan penyelenggara jaminan produk halal.

Reviu RPA ke 3.

Berita Biro PK tgl 27 mei 2019
Hari ini telah dilaksanakan kegiatan reviu Revisi RPA ke 3 adalah revisi DJA dan penggunaan saldo.Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari tgl 27-28 mei 2019, acara dibuka oleh Biro PK H. Khairunas, S.H., M.H. dan pengarahan dari Kepala SPI Drs. Abdul Hamid, MBA.Ak., reviu RPA dilakukan oleh tim dr SPI, Perencanaan, Verifikasi dan AKLAP. Fakultas atau unit yg direviu hanya yg menambah pagu dan penggunaan saldo.

Kontributor berita,  Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

Dokumentasi Kegitan Reviu Ke.3 2019