Audiensi Tim KPKNL Tangerang II

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada tanggal 9 Desember 2019 menerima kunjungan Tim Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II. Kunjungan ini masih berkaitan dengan kegiatan Revaluasi Aset yang telah berlangsung di tahun 2017 dan 2018. Sampai saat ini hasil reval belum sepenuhnya diterima oleh BPK.

Salah satu yang dijadikan catatan BPK adalah kelengkapan data pembanding nilai aset yang dilakukan penilaian ulang (revaluasi). Selanjutnya Tim KPKNL Tangerang II akan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data pembanding nilai asset UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkoordinasi dengan Kelurahan Cempaka Putih dan Kelurahan Pisangan Ciputat Timur.

Penutupan Kegiatan Sensus Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2019

Berita Biro PK, Selasa 30 nov 2019 Sensus BMN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berakhir Kegiatan yang melibatkan para operator BMN Fakultas dan  unit-unit kerja lainnya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kurun waktu tiga bulan berhasil menginventarisasi barang sebanyak 54.562 barang dengan jumlah barang yang ditemukan sebanyak 49.511 barang dan barang yang tidak ditemukan sebanyak 5.051 barang.

Dari hasil sensus tersebut diperoleh informasi jumlah barang dalam kondisi baik sebanyak 48.623, rusak ringan sebanyak 361 barang, rusak berat sebanyak 527 barang. Selain diperoleh data barang, Sensus BMN ini juga berhasil mendapatkan data ruangan-ruangan yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu terdapat 2.340 ruangan yang terdapat barang.

Capaian jumlah barang terbanyak yang berhasil disensus dilakukan oleh Fakultas Adab dan Humaniora sebanyak 10.427 barang, diikuti oleh Sekolah Pascasarjana sebanyak 7.332 barang, Fakultas Syariah dan Hukum sebanyak 6.786 barang, Fakultas Ushuluddin sebanyak 4.270 barang, Fakultas Psikologi sebanyak 4.076 barang, dan Pusat Perpustakaan sebanyak 3.298 barang.

Sehubungan dengan capaian sensus yang baru mencapai 21% dari total keseluruhan jumlah barang yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan data yang ada pada SIMAK BMN, diharapkan di tahun 2020 diadakan lagi Sensus BMN dengan sasaran yang lebih spesifik yaitu barang-barang peralatan dan mesin. Hal ini karena erat kaitannya dengan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagi…UIN Syarif Hidayatullah Pegang HAKI di bidang Informasi

Berita Biro PK, Ciputat.

Rancangan Proyek Perubahan (RPP) dengan judul “Pengelolaan Arsip Pencairan dan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Teknologi Informasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” telah selasai kami susun. Rancangan Proyek Perubahan ini merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh para peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan LX Kementerian Agama RI Tahun 2019. Semoga seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Rancangan Proyek Perubahan dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan waktu yang telah direncanakan dan memberikan manfaat bagi pengembangan dan perubahan organisasi ke arah yang lebih baik.

Pengelola keuangan mempunyai tugas terkait arsip keuangan. PPSMP misalnya disebutkan dalam PMK 190 Tahun 2012 Pasal 57 ayat (1) Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM, PPK mempunyai tugas sesuai pasal 9 ayat (1) huruf g mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.

Dalam pelaksanaan anggaran, dokumen, berkas, buku, kertas, file komputer dan sebagainya yang dihasilkan akan menjadi arsip keuangan. Arsip keuangan yang dihasilkan sangat penting, diantaranya untuk kepentingan pemeriksaan keuangan baik oleh pemeriksaan internal (Satuan Pengawas Internal) dan pemeriksa eksternal (Inspektorat Jenderal Kemenag RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik).

Pengelolaan arsip keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih sangat terbatas pada penyimpanan saja dan sering terabaikan jika arsip keuangan tersebut sudah tidak menjadi arsip berjalan. Dalam penyusunan dan penatausahaan masih menggunakan pendekatan tradisional, dimana arsip keuangan disusun dan ditatausahakan berdasarkan urutan sifat pengajuan (urutan GUP, LS, TUP, PTUP), bukan berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada saat pemeriksaan keuangan oleh pemeriksa internal maupun eksternal, PPK dan BPP dalam mengumpulkan dokumen pemeriksaan suatu kegiatan harus memilah dari GUP-GUP dan LS-LS atas arsip keuangan yang diperiksa dikarenakan arsip keuangan tidak disusun secara utuh per kegiatan. Pencarian arsip keuangan yang memerlukan waktu karena arsip tidak tersedia pada satu tempat/ruang saja/disimpan dalam beberapa tempat/ruang, mengakibatkan pencairan arsip keuangan harus memanggil pegawai yang menyusun/menciptakan arsip dikarenakan hanya pegawai yang bersangkutan yang mengetahui keberadaan dan informasi mengenai arsip tersebut.

Pembuat arsip masih terus bertanggungjawab meskipun yang bersangkutan sudah mutasi/tidak menduduki jabatan keuangan, serta belum dilakukan proses alih media (digitalisasi) dari media fisik (kertas, buku, dokumen, berkas) menjadi file komputer/arsip digital. Penyusunan dan penatausahaan arsip keuangan belum berlaku standar dan seragam dikarenakan belum tersedianya aturan mengenai petunjuk penatausahan dan penyimpanan arsip keuangan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Arsip keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penempatan ruang arsip keuangan tahun anggaran yang lalu (arsip statis) belum ada gedung atau tempat yang khusus digunakan dalam menyimpan arsip keuangan atas tahun anggaran yang lalu (sepuluh tahun yang lalu), sehingga menjadikan arsip-arsip tersebut disimpan tidak pada satu tempat (misalnya di ruang Bagian Keuangan, ruang arsip Biro Perencanaan dan Keuangan dan ruang arsip Gedung Administrasi) dan tidak dikelola dengan baik (tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis pengelolaan arsip).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka sangat diperlukan penyimpanan arsip pencairan dan pertanggungjawaban keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada gedung khusus arsip keuangan dan dapat diakses secara online.

Berita Biro PK, Bogor – RUP (Rencana Umum Pengadaan) merupakan suatu kegiatan penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa pada satker UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 November 2019 bertempat di IPB Convention Hotel.

 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Biro PK UIN Jakarta, para PPK Universitas, para PP (Pejabat Pengadaan) dan pihak-pihak terkait lainnya. Adapun kegiatan ini membahas secara luas rencana pengadaan barang dan jasa pada UIN Jakarta sesuai dengan Rencana Belanja Anggaran (RBA) untuk tahun anggaran 2020 mendatang.

FGD TENAGA PENGELOLA DATA EMIS

Berita Biro PK, Bandung, 24 September 2019. Bagian Perencanaan mengirimkan 2 Orang Utusan untuk mengikuti FGD Tenaga Pengelolaan Data EMIS Bidang Pentidikan Tinggi Islam Tahun Anggaran 2019 di Hotel Aston Pasteur, Bandung mulai tanggal 23 sd 25 September 2019. Kegiatan dibuka secara resmi oleh kepala Bagian Data, Sistem Informasi dan Humas Drs. Mizan Sya’roni,MA, yang dalam sambutannya menekankan akan pentingnya data EMIS sebagai data yang akan digunakan secara nasional serta meminta peserta untuk membahas draf Surat keputusan Direktur Pendis tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam.

Kegiatan FGD TenagaPengelola Data EMIS tahun 2019 melingkupi evaluasi data Emis Semester Genap Tahun 2018/2019 dan pemberian penghargaan kepada unit kerja tercepat yang mengupload data emis seluruh Indonesia di wakili dari KOPETAIS I sd XIII serta PTKIN. Acara ini juga membahas kebijakan umum integrasi data pendis, Pengembangan dan Update Data EMIS Semester Ganjil 2019/2020, juga dibahas pemanfaatan data Emis dilingkungan direktorat PTKI.

Dalam pembahasan Up date Data EMIS disampaikan sosialisasi penggunaan program EMIS kepada pengguna baru sebagai Operator EMIS, karena sebagian peserta merupakan operator baru di unit kerja sehubungan dengan mutasi jabatan dan staf dilingkungan satker di seluruh Indonesia. Dalam Draf SK Pendis di atur juga masa penugasan pengelola data sekurang kurangnnya selama 5 (lima) tahun. Juga diatur tentang sanksi jika satuan pendidikan tidak melaporkan pemutahiran data EMIS selama 2 (dua) Semester berturut turut akan mendapat surat teguran dari Direktur Jenderal dan dapat menerima sanksi seberat beratnya berupa penonaktifan data satuan pendidikan dari database referensi dan akun pendataan EMIS.