MONITORING DAN EVALUASI DATA EMIS SEMESTER GENAP

Berita Biro PK, 26 Juni 2019

Bagian Perencanaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakasanakan Monitoring dan Evaluasi Data Emis Semester Genap 2019 bertempat di Ruang Sidang Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pembukaan kegiatan oleh Kepala Biro Perencanan dan Keuangan H. Khainunas, SH, MH yang menyampaikan tentang update data yang penting antara lain Data Mahasiswa, Data Dosen Dan Data Pegawai, serta mengharapkan kepada para pengelola AIS dan SIMPEG untuk selalu mengupdate data secara berkala sehingga Data UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dipertanggungjawabkan karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebijakan keuangan dalam penentuan perolehan Anggaran Tahun selanjutnya.

Kegiatan ini di ikuti oleh sekitar 50 perserta terdiri kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan, para kasubbag di bagian perencanaan, kasubbag Akademik dan para operator AIS fakultas dan rektorat dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pembahasan Intrumen data yang dibicarakan merekomendasikan antara lain usulan tentang status mahasiswa pada aplikasi AIS yang  tertera DO jika tidak membayar selama 3 Semester serta update Cuti, mengundurkan diri serta meninggal dunia. Kedua tentang data Dosen yang belum terupdate dalam AIS yang sudah memiliki gelas S2 dan S3 untuk mencantumkan nomor KTP, ketiga data Pegawai dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mengingat pentingnnya Data tersebut diharapkan kepada para kasubbag akademik dan operator AIS untuk selalu mengkkordinasikan kepada pihat terkait mengenai kesesuaian data dan segera menyampaikan permasalahan ketidak sesuaian kepada pimpinan di fakultas untuk di berikan kebijakan dan solusi agar validitas, reabilitas serta pemutahiran data dapat terjaga dan selalu di elaluasi. Sehingga perencanaan yang tepat di mulai dari Data yang akurat dapat terwujud.

Kotributor Berita by: Kasubag Data dan Informasi

Download Materi

View  Materi

SINKRONISASI DATA PERENCANAAN TAHAP I

 

Berita Biro PK, Rabu 29 Mei 2019. Bagian Perencanaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti Kegiatan Sinkronisasi Data Perencanaan Tahap I yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Agama RI di Santika Premiere Jakarta (29/5/2019), yang di ikuti oleh Kepala Biro Perencanan dan Keuangan H. Khainunas, SH, MH dan  didampingi oleh Subag Data dan informasi Raden Trisno Muh. Riyadhi, S.Kom., M.M dan Subag Penyusunan Program dan Anggaran Sri Mulyati, S.Ag., M.Si.

Kegiatan ini dalam rangka penyusunan anggaran Kementerian agama Berbasis data, dengan tema “Perencanaan yang Tepat Dimulai dengan Data yang akurat”, Kegiatan di buka oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Ali Rokhmad. Dalam sambutannya beliau mengingatkan bahwa pentingnya data dalam penyusunan anggaran di masa datang. Keakuratan data yang di peroleh perlu dukungan dari semua pihak sehingga data yang ada dapat selalu ter update dan terjamin validitasnya.

Intrumen data yang dibicarakan antara lain Data Penduduk, Data Bimas Islam, Data Haji, Data Pendidikan Islam, Data Kristen, Data Katolik, Data Hindu, Data Buddha, Data litbang Agama dan Diklat keagamaan, Data Inspektorat Jenderal, Data Sekretariat Jenderal dan Data badan penyelenggara jaminan produk halal.

KOORDINASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Berita Biro PK, 21 Mei 2019

Rapat koordinasi pelaksanaan tugas di Biro Perencanaan dan Keuangan di hadiri oleh Kepala Biro PK, para Kabag dan Kasubbag. Dilingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan membahas tentang perlunya selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan dilingkungan biro PK, serta kesinergian antara pejabat baru yang melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawab. Untuk itu Disiplin pegawai untuk selalu hadir tepat waktu dan bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Pak Khairunnas juga menyampaikan tentang pentingnya capaian serapan anggaran tahun 2019 untuk dapat di infokan kepada Unit kerja setiap bulannya berdasarkan aplikasi SPJ Online.  Penyusunan anggaran tahun 2020 yang harus segera diselesaikan, serta penyelesaian selisih TUKIN yang masih di perbaiki di fakultas.

Proses pencairan THR pegawai sesuai dengan aturan dan dibayarkan sesuai dengan jadwalnya. Dibahas pula tentang evaluasi proses pencairan keuangan di percepat dan alur prosedur pencairan bisa di sederhanakan sehingga lebih effektif dan effisien. Mekanisme lembur pegawai hendaknya dapat dikeluarkan aturan terkait syarat dan ketentuan lembur pegawai agar efektif dan mempunyai output yang jelas.

Forum Kepala Biro Lintas PTKN Sikapi Isu Negatif Kemenag

BERITA BIRO PK, Gerah dengan berbagai pemberiaan negatif tentang Kementerian Agama (Kemenag), Forum Kepala Biro dan Kepala Bagian lintas Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) se-Indonesia pun ikut angkat bicara. Hal itu dilakukan agar isu-isu negatif yang menimpa Kemenag tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Siaran pers disampaikan Ketua Forum H. Khairunas, S.H., M.H. (UIN Jakarta) dan Sekretaris Forum Priyono (UIN Semarang).

Forum para Kepala Biro di Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) serta Kepala Bagian Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri (STABN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), dan Sekolah Tinggi Agama Katholik Negeri (STAKatN) itu sepakat untuk menepis segala pemberitaan negatif mengenai Kemenag.

Setidaknya, demikian siaran pers, ada lima butir pernyataan sikap yang perlu dikemukakan.

Pertama, bahwa dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) Kemenag di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, itu adalah perbuatan dan tanggung jawab personel ASN tersebut. Oleh karena itu, Forum menolak pemberitaan yang memberikan stigma negatif terhadap Kemenag, yang secara kelembagaan sudah berbuat yang terbaik. Hal itu dapat dibuktikan, misalnya Kemenag telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenag tahun 2015, 2016, dan 2017. Hal ini berarti bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Kemenag telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Bukti lain, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kemenag juga selalu naik dari tahun ke tahun. Bukti ini dapat  dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Tahun 2015, IRB Kemenag memperoleh angka 62,28 atau B, tahun 2016 naik menjadi 69,14 atau B,  tahun 2017 naik menjadi  73,27 atau BB dan tahun 2018 naik lagi menjadi  74,02 atau BB,” jelas Forum.

Kemudian, dalam Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenag juga mengalami perbaikan dan peningkatan, seperti pada tahun 2015, SAKIP Kemenag mendapat nilai 62,01, tahun 2017 nilai 68,17, dan tahun 2018 nilai 70,02 (BB).

Kedua, ASN diminta agar tetap solid menjaga marwah Kemenag dan tetap profesional dalam menjalankan tugas serta memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi;

Ketiga, mendukung langkah-langkah dan kebijakan Menteri Agama beserta jajarannya untuk melakukan pembenahan internal Kemenag;

Keempat, mendukung proses hukum yang sedang berjalan agar permasalahan cepat selesai untuk membersihkan Kemenag dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kelima, kepada semua pihak untuk tidak berkomentar tentang Kemenag tanpa didukung dengan data dan informasi yang valid. Jika ada informasi untuk perbaikan, dipersilakan untuk disampaikan secara baik melalui mekanisme yang sudah diatur pada Kemenag.

Seperti diberitakan di banyak media, dua oknum ASN Kemenag di Jawa Timur terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Penangkapan kedua oknum tersebut terkait jual beli jabatan yang melibatkan seorang petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sejak peristiwa penangkapan kedua oknum ASN Kemenag, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, berbagai pemberitaan negatif mengenai Kemenag hingga kini terus bermunculan.

“Padahal, kasus tersebut murni dilakukan oleh oknum ASN Kemenag, bukan Kemenag secara kelembagaan,” kata Khairunnas, Ketua Forum Kepala Biro PTKN se-Indonesia yang juga Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Jakarta itu. (ns)

View :  Rilis Forum Kepala Biro Lintas PTKN

 

Sumber : https://www.uinjkt.ac.id/id/forum-kepala-biro-lintas-ptkn-sikapi-isu-negatif-kemenag/

Biro Perencanaan UIN Syahid Jakarta Gelar Sosialisasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 2020

Berita biro PK,

Biro Perencanaan dan Keuangan (PK) UIN Jakarta menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyusunan anggaran berbasis kinerja 2020.  Kamis (21/03), di ruang Diorama, Auditorium Harun Nasution, kampus I UIN Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh para Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. Ahmad Rodoni, M.M. , Kepala Biro, para Dekan, Wakil Dekan, dan kepala lembaga serta segenap jajaran staf keuangan tersebut, dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, H. Khairunas, S.H., M.H.

Sebelum membuka acara, H. Khairunas, S.H., M.H. dalam sambutannya, mengapresiasi dan mendukung jalannya acara tersebut. Pasalnya, kegiatan ini sangat membantu jajaran pimpinan yang ada di UIN Jakarta, di mana notabenenya mayoritas dari fungsional, yang mendapatkan tugas tambahan, akan semakin tahu dan paham tentang bagaimana prosedur juga regulasi keuangan.

“Kami bukan menafikan kemampuan para pimpinan yang notabenenya fungsional, kegiatan ini merupakan penyegaran dan updating prosedur serta regulasi keuangan yang berjalan saat ini. Dengan demikian, diharapkan kita semua mampu berjalan beriringan dalam merealisasikan aturan-aturan yang berlaku,” ungkap Kepala Biro PK, H. Khairunas, S.H., M.H.

Selain itu, sambungnya, dengan kegiatan ini, pemahaman kita semakin baik dan tercermin pada realisasi keuangan di satuan kerja masing-masing. Terlebih, akan terhindar dari praktik-praktik penyalahgunaan anggaran atau KKN.

“Seperti kita ketahui, bahwa KKN itu disebabkan tiga hal, yaitu regulasi yang dilanggar, memperkaya diri atau mitra, dan merugikan keuangan Negara. Semoga kita mampu menghindari itu semua, yaitu dengan terus memperbaharui aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, nama UIN Jakarta akan harum di mata Kemenag khususnya, dan masyarakat pada umumnya,” tandas Kepala Biro PK.

Kegiatan yang di moderatori oleh Kabag Perencanan Kuswara, S.Ag., M.Si.dan sebagai  narasumber dalam acara ini Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN IV ) Fauzi Samsuri  yang mana beliau memberikan pemaparan tentang bagaimana serta seperti apa perealisasian aturan-aturan yang berlaku dalam pengunaan anggaran Negara.

“Dalam penggunaan anggaran, yang sangat penting itu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atau laporan. Setelah melakukan kegiatan, apa pun itu, segeralah membuat pertanggungjawaban atau laporannya sebaik mungkin. Tidak perlu mengada-ada, karena semuanya telah diatur dalam SBM,” pukas Fauzi.

Bimbingan Teknis Implementasi Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Berita Biro PK, admin 19-03-2019

Bimbingan Teknis Implementasi Penerapan Pembayaran Non Tunai di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.Dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan universitas yang bersih, transparan, dan akuntabel, UIN Syarfi Hidayatullah Jakarta melalui Biro Keuangan dan Perencanaan Bagian Keuangan bekerjasama dengan Bank Mandiri melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai pada Selasa pagi (19/03/2019) di Ruang Sidang Utama Rektorat Lantai 2. Hadir pada acara tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan H. Khairunas, S.H., M.H., Kepala Bagian Keuangan Dra. Siti Sugiarti, Kasubbag Perencanaan dan Akuntansi dan Bendahara Seluruh Unit dan Fakultas yang ada dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan implementasi transaksi non tunai merupakan salah satu rencana aksi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan universitas.
Terkait hal tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menginstruksikan untuk segera melaksanakan implementasi Transaksi Non Tunai secara penuh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, termasuk menyiapkan infrastruktur dan sistem pendukung lainnya seperti aplikasi informasi perencanaan dan keuangan yang terintegrasi. Selain itu, diminta untuk segera menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai tersebut, karena nantinya Transaksi Non Tunai akan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran dengan kartu, cek, bilyet, giro, uang elektronik, dan sejenisnya.
Disampaikan pula manfaat penerapan Transaksi Non Tunai adalah dari segi keamanan, karena dapat mencegah tindakan kriminal, seperti perampokan, yang kerap menimpa pemegang uang di instansi-instansi pemerintah, juga dapat memastikan dana yang disalurkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran kepada penerimanya, sehingga nantinya, tidak ada lagi keluhan mengenai penyaluran dana yang tersendat.
Selain itu, disampaikan pula beberapa manfaat lain penerapan Traksaksi Non Tunai, yaitu aliran dana seluruh traksaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kehilangan, kesalahan hitung dan sebagainya, seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, adanya efektivitas dalam transaksi pembayaran dan penerimaan, laporan keuangan universitas dapat tersaji tepat waktu, belanja universitas lebih efisien, penerimaan universitas dapat lebih tergali secara optimal.

Kontributor Berita : Subag Data dan Informasi Perencanaan

Rapat Evaluasi Rutin Biro PK (eSMS)

Agenda rapat dan evaluasi pada hari selasa ini 5 Maret 2019, yang pertama akan difokuskan ialah pengisian dan pelaksanaan E-Sistem Mangement Strategi  (E-SMS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya pada Biro Perencanaan dan Keuangan. Fokus pada e-sms ini bukan hanya pada Instrumen saja melainkan pada implementasinya.

Perbaikan dan Penambahan pada Ketgori Civitas pada aplikasi E- Sistem Management Strategi (E-SMS) pada Biro Perencanaan dan Keuangan.

Kontributor Notulen oleh Syifa

Read More ( Private ),……..