KOORDINASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Berita Biro PK, 21 Mei 2019

Rapat koordinasi pelaksanaan tugas di Biro Perencanaan dan Keuangan di hadiri oleh Kepala Biro PK, para Kabag dan Kasubbag. Dilingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan membahas tentang perlunya selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan dilingkungan biro PK, serta kesinergian antara pejabat baru yang melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawab. Untuk itu Disiplin pegawai untuk selalu hadir tepat waktu dan bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Pak Khairunnas juga menyampaikan tentang pentingnya capaian serapan anggaran tahun 2019 untuk dapat di infokan kepada Unit kerja setiap bulannya berdasarkan aplikasi SPJ Online.  Penyusunan anggaran tahun 2020 yang harus segera diselesaikan, serta penyelesaian selisih TUKIN yang masih di perbaiki di fakultas.

Proses pencairan THR pegawai sesuai dengan aturan dan dibayarkan sesuai dengan jadwalnya. Dibahas pula tentang evaluasi proses pencairan keuangan di percepat dan alur prosedur pencairan bisa di sederhanakan sehingga lebih effektif dan effisien. Mekanisme lembur pegawai hendaknya dapat dikeluarkan aturan terkait syarat dan ketentuan lembur pegawai agar efektif dan mempunyai output yang jelas.

Arahan Kabag dalam Rapat Mingguan 25 Feb 2019

Ruang sidang Biro PK, 25 Feb 2019

Dalam rapat rutinitas ke-5 Biro Perencanan dan Keuangan yang di hadiri oleh Kepala Biro PK H. Khairunas, S.H., M.H. dan seluruh Kabag dan Kasubag serta Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) seluruh Unit, membahas laporan perkembangan sistem  SPJ Online yang terus dikembangkan oleh Kasubag Data dan Informasi Perencanaan H. Fuad Lutfi, M.Kom menyampaikan akan dibuatkannya petunjuk teknis dan detail tata cara pengisian sistem yang telah di bangun ini.

Lanjut subag data dan informasi menjelaskan dalam pertemuan ini di transaksi akan dikunci perdetail atau perakun yang akan di sahkan pada level pimpinan. Hal ini dilakukan terkait peraturan bahwa realisasi disesuaikan dengan struktur anggaran dari DJA yakni perdetail anggaran. Namun hal ini dikhawatirkan dapat menghambat penyerapan realisasi anggran per unit/ Fakultas. Masih dalam penjelasan H. Fuad Lutfi bahwa revisi detail akan dilakukan per 3 bulan dari bagian perencanaan.

Dalam Penjelasan selanjutnya Kasubag data menjelaskan rencana untuk transaksi dikunci perdetail, Biro PK akan berkoordinasi dengan pimpinan dengan melihat realisasi anggaran fakultas/ unit selama 6 bulan kedepan ini berimbas pada realisasi dikunci perdetail maka rencana penarikan dana juga harus dibuat perdetail, Selanjutnya apabila realisasi sudah mencapai 50% maka fakultas/ unit dapat mengajukan Pertanggung jawaban GUP.

Sedang rekam pengajuan dana sebelum pembuatan rencana penarikan dana akan di isi oleh Kasubag Fakultas/ unit

Read more…. (Private)

Arahan Biro PK dalam Rapat Mingguan 19 Feb 2019

Arahan Biro PK dalam Rapat Mingguan 19 Feb 2019

Agenda Rapat Rutin Biro PK yang dilaksanakan pada hari Selasa setiap minggunya, kali ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. Ahmad Rodoni, M.M.

Beliau memberikan arahan agar setiap pegawai mempunyai etos kerja yang tinggi untuk menjadikan kampus ini adalah kampus yang berwawasan Internasional. Dalam kesempatan ini pula Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan H. Khairunas, S.H., M.H. memberikan saran serta arahan agar selalu berdisiplin terhadap waktu kerja sesuai dengan ketentuan berlaku yaitu sesuai dengan PP 53 tahun 2010 pasal 3 tentang disiplin PNS agar menaati jam kerja yang berlaku. Lanjut Kepala Biro PK menyampaikan ketentuan dalam Lembur adalah harus ada surat perintah lembur dan Output. Prinsip Lembur karena adanya pekerjaan yang penting dan mendesak sehingga harus lembur.

Masih dalam arahan Kepala Biro PK, yaitu hasil dari FGD dengan Kementerian Keuangan terkait dengan Remunerasi. Dalam hal ini perlu adanya persiapan untuk revisi anggaran pada Pagu dan yang menentukan besarannya adalah KPA/ Rektor. Berkaitan dengan perencanaan kedepannya, perlu diperhitungkan angka revisi pada remun dan jumlah nominal revisi untuk penyelesaian pembayaran tagihan pada Gedung PPG yang berada di Sawangan.

Terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kepala biro PK menyinggung banyak mahasiswa/I Program S1 sampai dengan S3 yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran atau pencicilan bayar kuliah. Dengan ini beliau menegaskan bahwa yang berhak memberikan keputusan dimaksud hanyalah Rektor atau Wakil Rektor, Biro PK hanya menjalankan kebijakan dari pimpinan. Sebagai solusi bagi mahasiswa yang akan mencicil diarahkan untuk berkoordinasi dengan BMT atau pada lembaga sosial milik UIN yaitu STF (Sosial Trust Fund).

Dalam rapat juga disampaikan perihal akhir masa pembayaran yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2019, dan apabila lebih dari tanggal tersebut maka akan terkena biaya denda. Dengan demikian, pada tanggal 28 Februari 2019 nanti akan dievaluasi secara menyeluruh berapa besaran mahasiswa yang sudah dan belum melakukan daftar ulang. Adapun mahasiswa yang belum mendaftar ulang dapat menunggu keputusan dari pimpinan.

Menyinggung masalah persiapan Audit BPK yang akan mengaudit pada tanggal 4 – 12 Maret 2019, Bagian Aklap akan berkoordinasi dengan SPI untuk mempersiapkan dokumen-dokument terkait.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan akan mengembangkan kembali Unit Bisnis pada Asset UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena dari potensi tersebut dapat memberikan income atau pemasukan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang cukup berpontensi besar.

Agenda terakhir, disebutkan bahwa terkait dengan Raker UIN Syarif Hidayatullah yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019, Biro PK ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana kegiatan tersebut.

Kontributor Berita PK, Syifa

Dok. (Private)