Jakarta (01/09/2025)—Menyusul relaksasi anggaran efisiensi yang dibuka oleh Kementerian Keuangan RI atas anggaran Kementerian Agama RI pada akhir Agustus 2025, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta langsung bergerak cepat dengan menyusun ulang rencana kegiatan melalui mekanisme revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Proses ini dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Tim Kerja Perencanaan UIN Jakarta.

Kegiatan Telaah Workplan Revisi POK dilaksanakan pada 1–4 September 2025, bertempat di Ruang Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Gedung Rektorat Lantai 1. Selama empat hari, seluruh unit kerja, fakultas, dan lembaga mempresentasikan usulan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan aktual.

Sebanyak 13 fakultas dan Sekolah Pascasarjana, tiga biro, lima Unit Pelaksana Teknis (UPT), dua lembaga, dua rumah sakit, serta enam unit lainnya turut berpartisipasi dalam sesi presentasi dan pembahasan. Setiap unit melakukan penyelarasan rencana kegiatan dengan arah kebijakan universitas pasca-relaksasi anggaran.

Proses telaah dilakukan oleh beberapa pimpinan Universitas, antara lain Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Prof. Dr. Imam Subchi, M.A., Ketua LPM Prof. Dr. Khamami Zada, M.A., MDC., Sekretaris LP2M Dr. Fatkhudin, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.

Menurut Prof. Imam Subchi, kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan universitas, khususnya kepada mahasiswa.

“Titik tekan dari relaksasi anggaran ini adalah pelayanan yang optimal untuk mahasiswa, termasuk penyediaan sarana perkuliahan yang layak dan representatif. Toilet perlu diperhatikan agar lebih layak, bangku kuliah mahasiswa juga perlu dimodernisasi untuk kenyamanan mahasiswa (red.),” ungkapnya.

Selain itu, arahan revisi juga mengacu pada program prioritas Rektor, yaitu internasionalisasi, green campus, serta digitalisasi dan reformasi birokrasi. (KU/AM)